Untuk menunjang usaha usaha Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersama - sama seluruh rakyat,khususnya pembangunan di bidang ekonomi,Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama sama dengan pemerintah daerah tingkat ll telah mendirikan lembaga lembaga perkreditan desa yang dikenal dengan nama Bank Karya Produk Desa (BKPD) Dan lembaga perkreditan kecamatan (LPK),sedangkan di daerah perkota'an dibentuk pula bank-bank pasar yang melayani para pedagang kecil yamg melakukan kegiatannya di pasar pasar.

Lembaga-lembaga perkreditan rakyat semacam BPKD sebenarnya 87 tahun yang lalu sudah ada. Pemerintah Belanda Menyebutnya Gemeente Credietinstellingen,yang sekarang disebut Badan Kredit Desa (BKD). Yang dimaksud BKD ialah Lumbung desa dan Bank desa dan jumlahnya di seluruh indonesia pernah mencapai 16.000 buah lebih, sekarang telah banyak berkurang yang menurut catatan BRI tinggal 5.400 buah.

Waktu BKD didirikan ,tujuannya hanya memberantas sistem ijon dan para pelepas uang/lintah darat yang sangat merugikan masyarakat terutama rakyat di pedesaan.

Pada tahun 1963 pemerintah Daerah cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengkonstatir,bahwa rakyat di pedesaan pada umumnya sangat lemah daya belinya.

Seperti telah diterangkan di atas jumlah lumbung dan bank desa (badan kredit desa) sangat menurun. Mulai menurunnya BKD ialah pada zaman pendudukan bala tentara jepang sampai perang kemerdekaan,bahkan sampai jauh setelah indonesia merdeka. Berhubung dengan ini timbulah di daerah pedesaan kekosongan kredit (credietvacuum). Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa daya beli rakyat pedesaan lemah.